REVOLUSI BIROKRASI PEMERINTAHAN Written by Muhammad Akram Dosen Komunikasi Politik

Skeptisme masyarakat terhadap birokrasi dewasa ini tidak lagi dapat dipungkiri. Kecaman terhadap sisi negatif birokrasi seakan-akan menjadi fenomena yang mengglobal. Birokrasi seakan berada selangkah di belakang perkembangan manusia. Kekakuan mekanisme kerja birokrasi juga dinilai tidak mampu mengimbangi dinamisnya perkembangan zaman. Padahal, ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan birokrasi. Perilaku korupsi yang juga belakangan ini menjadi identik dengan (oknum) birokrasi, menambah besar ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji pelayanan para birokrat.

Rezim Jokowi-JK memiliki pekerjaan rumah yang luar biasa menumpuk, kaitannya dengan pembenahan birokrasi. Citra bersih, jujur, inovatif, cepat, dan tepat yang melekat pada Jokowi-JK saat kampanye dulu harus juga tercermin pada birokrasi yang dipimpinnya saat ini. Ritme kerja yang tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan efektif kepada masyarakat menjadi tuntutan masyarakat terhadap birokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. Tentu ada beberapa hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintahan Jokowi-JK, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki kinerja birokrasi kedepan. Selain itu, memikirkan langkah-langkah efisiensi dengan melarang penyelenggaraan rapat di hotel-hotel yang ternyata menuai tanggapan beragam di masyarakat.

Daya Serap dan Daya Keberhasilan

Belakangan ini, pengukuran keberhasilan kinerja birokrasi bertumpu pada sebuah istilah yang dikenal dengan “daya serap anggaran”. Daya serap anggaran ini merupakan kemampuan birokrasi merealisasikan perencanaan anggaran dalam bentuk implementasi program yang telah direncanakan. Daya serap seolah-olah menjadi indikator dominan yang mampu menjelaskan keakuratan perencanaan program oleh birokrasi dan juga ketepatan implementasi program-program tersebut yang idientik dengan besaran uang yang telah dianggarkan. Tentu hal ini bersifat positif, kalau dilihat sebagai salah satu metode akuntabilitas pemerintahan. Tetapi, metode ini bukanlah metode yang paling sempurna dan tanpa kritik.

Dominasi pengukuran daya serap anggaran cenderung menggiring birokrasi untuk menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan beberapa aspek penting lainnya secara proporsional, seperti efektifitas, efficacy atau kemanjuran dan efisiensi dari anggaran itu sendiri. Jika kita mengkaji konstruksi anggaran belanja negara ini yang ada di setiap kementerian, dan lembaga negara lainnya, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di daerah, tidak aneh jika kita menemukan banyak alokasi belanja yang sifatnya rutin tetapi tidak memiliki standar pengukuran keberhasilan yang jelas. Bahkan terdapat kemungkinan adanya upaya-upaya untuk menggemukkan anggaran, sehingga memiliki peluang penyalahgunaan yang lebih besar.

Dalam skala yang lebih kecil, Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok telah mencoba mencontohkan hal yang berbeda. Ahok yang menjabat sebagai wakil gubernur mengatakan di sebuah talk show di salah satu stasiun TV swasta, bahwa walaupun daya serap anggaran DKI Jakarta saat ini yang paling rendah dalam 30 tahun, tetapi yang paling tertib. Pasalnya, Ahok tidak menjadikan daya serap sebagai satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan administrasi Ahok juga mengedepankan aspek efisiensi. Walaupaun tindakan yang dilakukan Ahok patut mendapat pujian, gerakan kehati-hatian administrasi Ahok juga tetap harus dalam pengawasan ketat masyarakat agar jangan sampai malah menghambat pembangunan yang sifatnya mendesak. Beberapa hal yang patut ditiru dari langkah Ahok adalah meniadakan belanja-belanja barang yang tidak dibutuhkan, mengevaluasi harga satuan barang/jasa sebelum tender sehingga terhindar dari upaya-upaya oknum-oknum (mafia anggaran) yang tak bertanggungjawab yang mencoba mengatur harga untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang korup.

Sudah saatnya seluruh penyelenggara negara berkomitmen untuk merancang dan mengeksekusi berbagai program pembangunan yang tidak lagi berdasar kepada deal-deal sesat para mafia anggaran yang sangat berpotensi melibatkan oknum-oknum eksekutif, legislatif dan swasta. Deal-deal tersebut cenderung membuka pintu penyelewengan uang negara yang begitu besar. Pemerintahan Jokowi-JK kedepannya diharapkan mampu untuk lebih transparan terutama dalam hal rasionalisasi perencanaan, integritas dalam eksekusi, hingga akuntabilitas pelaporan seluruh program pemerintah di seluruh satuan kerja pemerintahan. Cara efektif yang dapat dilakukan oleh administrasi Jokowi-JK untuk meniadakan ruang gerak para oknum mafia anggaran adalah dengan mengimplementasikan ide e-government yang digadang-gadangkan oleh Jokowi saat masa kampanye yang lalu. Selanjutnya, untuk mencapai esensi pembangunan yang sebenarnya pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya mengedepankan hasil-hasil riset kredibel sebagai input utama kebijakan sehingga kemajuan keberhasilannya dapat terukur dengan jelas.

Melayani, Bukan Mengatur

Perubahan pola pikir birokrasi sangat dibutuhkan untuk mendorong keberhasilan birokrasi sebagai perangkat utama penyelenggara negara. Jokowi-JK harus kembali menekankan kepada jajaran birokrasi yang akan dipimpinnya selama 5 tahun ke depan bahwa birokrasi bukanlah penguasa melainkan pelayan masyarakat. Dengan mindset birokrasi itu adalah penguasa, maka sejatinya birokrasi akan melihat masyarakat sebagai sebuah ancaman. Zona nyaman kursi birokrasi akan sedemikian rupa dipertahankan dari lirikan mata masyarakat yang mencari keadilan. Hal ini kemudian menjadikan birokrasi kerap kali melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dan tidak efisien, karena tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih dari itu, sering kita temukan tumpang tindih kebijakan antar satuan kerja pemerintahan. Walaupun satu presiden, elemen-elemen birokrasi yang terkelompokkan atas dasar kementerian yang berbeda, Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) yang berbeda menunjukkan bahwa mereka tidak terhubung dengan baik. Bahkan bertindak secara parsial, tidak sebagai suatu kesatuan yang bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Hal itu terjadi karena pada dasarnya birokrasi tidak pada posisi sedang melayani masyarakat, tetapi sedang menunjukkan betapa besar kekuasaan yang diperolehnya.

Kepemimpinan Jokowi-JK diharapkan mampu mengindoktrinasi nilai-nilai revolusi mental dan semangat pelayanan kepada masyarakat kepada seluruh jajaran birokrasi dengan baik. Para birokrat diharapkan dapat menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai satu-satunya orientasi dari amanah yang terkandung dalam tugas dan fungsi birokrasi. Dengan begitu, birokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi-JK diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai macam kepentingan masyarakat yang sangat dinamis. Kreativitas dalam berinovasi juga merupakan sebuah tuntutan mutlak kepada para birokrat untuk melahirkan berbagai strategi dalam melayani masyarakat dan menjawab berbagai kepentingan masyarakat tersebut secara responsif, akuntabel dan demokratis.

Evaluasi Sistem Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah istilah kepegawaian yang erat kaitannya dengan birokrasi. Sudah merupakan sebuah konsekuensi, jika ingin membangun budaya birokrasi yang baik, maka sistem kepegawaian PNS pun harus dievaluasi. Tidak sedikit orang yang ingin jadi PNS bukan untuk mengabdi kepada negara dalam bentuk melayani masyarakat, melainkan ingin kepastian kerja, menjadi pejabat yang berujung pada pengumpulan materi. Hal ini kemudian tercermin dalam perilaku kerja beberapa oknum PNS yang cenderung kurang efektif dan efisien. Bahkan perilaku korupsi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Perlu adanya evaluasi sistem kepegawaian baik dari segi rekrutmen, postur rasio PNS dan masyarakat yang ideal, sistem kerja, sistem penilaian, reward-punishment, jaminan sosial, hingga kesejahteraan.

Harus ada perubahan paradigma mengenai profesi PNS. Selama ini PNS masih dianggap pekerjaan biasa, sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Idealnya PNS mendapatkan penilaian yang lebih tinggi dari jenis pekerjaan lain karena memiliki nilai tambah yaitu pengabdian kepada masyarakat dan negara. Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang bersifat membangun paradigma baru terhadap profesi PNS, seperti mensyaratkan pengalaman kerja dalam proses rekrutmen dan pelatihan integratif secara berkala untuk peningkatan kapasitas profesionalisme PNS. Paradigma baru ini diharapkan dapat meninggikan derajat PNS yang penuh kewibawaan, serta mengikis kultur-kultur negatif yang telah tumbuh kemudian berubah menjadi Good Bureaucracy Governance.

Bukan hal yang tidak mungkin, jika semua hal tersebut bisa direformasi menuju titik ideal. Profesi PNS dapat disamakan dengan pegawai swasta lainnya, yang dipekerjakan tidak hanya saat dibutuhkan dan masih produktif, tetapi memiliki unsur kehormatan yang luar biasa karena terpilih untuk berkesempatan mengabdikan dirinya kepada negara. Maka kinerja PNS akan menjadi lebih baik lagi dengan adanya evaluasi status kepegawaian PNS setiap tahun layaknya pegawai kontrak. Pemecatan PNS diharapkan bukan lagi hal yang langka ditemukan bagi aparat-aparat PNS yang kinerjanya rendah sehingga tidak menciptakan zona yang terlalu nyaman bagi para pekerja yang hanya ingin menikmati penghasilan dari hasil pembayaran pajak masyarakat. Tentu hal ini adalah salah satu contoh langkah revolusi birokrasi yang berat. Tapi semua itu tergantung dari komitmen bangsa ini untuk memajukan bangsa yang kita cintai ini.

Post Your Thoughts


five − = 3